Katajari.com – Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Farhanie, menyampaikan bahwa program Sekolah Rakyat mulai menunjukkan hasil di Banua.
“Hingga saat ini, sudah ada tiga sekolah rakyat rintisan yang berjalan dan menjadi langkah awal untuk memperluas akses pendidikan masyarakat,” katanya, Minggu (5/10/2025) di Banjarbaru.
Tiga sekolah rakyat rintisan yang disebutkannya itu berada di BBPPKS, Sentra Budiluhur, dan Balai Latihan Kerja (BLK).
“Ini menjadi percontohan yang ke depan akan diperluas ke seluruh kabupate dan kota di Kalimantan Selatan,” kata Farhanie, Banjarbaru,
Ia menjelaskan, keberadaan sekolah rakyat merupakan program nasional yang diinisiasi pemerintah pusat, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui arahan Gubernur sangat mendukung, sehingga seluruh kabupaten/kota diminta segera menyiapkan lahan untuk pembangunan sekolah rakyat.
“Alhamdulillah, seluruh kabupate dan kota sudah menyampaikan usulan lokasi. Selanjutnya tinggal diverifikasi oleh Kementerian PUPR agar bisa segera ditindaklanjuti,” jelasnya.
Menurut Farhanie, pembangunan sekolah rakyat permanen masih menunggu proses pusat. Namun, sambil menunggu itu, sekolah rintisan tetap dijalankan agar masyarakat sudah mulai bisa merasakan manfaat dari program ini.
“Kemensos juga mendorong agar kalau lahan sudah siap, pembangunan sekolah permanen bisa langsung dimulai,” ujarnya.
Ia menambahkan, dengan adanya sekolah rakyat, diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang kesulitan mengakses pendidikan.
Apalagi, konsep sekolah rakyat menyasar kelompok masyarakat yang rentan, sehingga mereka bisa mendapatkan kesempatan belajar yang layak.
“Kalau sekolah rakyat ini bisa berjalan optimal, maka bukan hanya masalah pendidikan yang terbantu, tetapi juga kualitas SDM masyarakat Kalsel di masa mendatang akan meningkat. Ini yang kita harapkan bersama,” ungkap Farhanie.
Farhanie optimistis, pada tahun ajaran 2026 mendatang, sekolah rakyat di Kalimantan Selatan bisa sudah berjalan lebih luas, tidak hanya sebatas rintisan.
Targetnya, semua kabupaten/kota memiliki sekolah rakyat masing-masing. Dengan begitu, akses pendidikan semakin merata, dan manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. (mckalsel/kjc)
