Katajari.com – Bupati Banjar H Saidi Mansyur dukung pembangunan Markas Komando Daerah Militer (Makodam) Kalsel di kawasan Kota Banjarbaru.
Dukungan ini ditandai dengan turut menandatangani kesepakatan bersama (MoU) antara Pangdam XXII/Tambun Bungai, Gubernur Kalimantan Selatan, serta para bupati dan wali kota se-Kalimantan Selatan, Rabu (10/12/2025) pagi di Gedung Idham Chalid, Kompleks Perkantoran Pemprov Kalsel, Banjarbaru.
Bupati Banjar menyampaikan bahwa pembangunan Makodam akan dilaksanakan pada 2027, sementara perencanaan dan penganggaran dimulai tahun depan.
“Seperti disampaikan Pangdam, kegiatan ini merupakan perintah presiden. Pemerintah daerah mendukung penuh agar keberadaan Kodam dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.
Di tempat sama, Gubernur Kalsel H Muhidin mengatakan pembangunan Kodam direncanakan mulai pada 2026 dan ditargetkan rampung pada 2027.
Pembiayaan proyek akan ditanggung sebagian oleh Kementerian Pertahanan, sementara sisanya menjadi komitmen bersama pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota.
“Lokasi pembangunan telah disiapkan di kompleks perkantoran Pemprov Kalsel, tepatnya di area dekat masjid yang sebelumnya sudah dipetakan sebagai kawasan perencanaan fasilitas pertahanan,” ujarnya.
Muhidin berharap proses pembangunan dapat berjalan tanpa hambatan, termasuk tidak adanya klaim masyarakat terhadap lahan yang digunakan.
Ia menambahkan, nama resmi Kodam masih dalam tahap finalisasi. Namun pemerintah daerah dan TNI sepakat mengusulkan penggunaan kembali nama bersejarah.
“Dulu kita mengenal Kodam Lambung Mangkurat. Kita ingin menghidupkan kembali nama itu sebagai identitas kehormatan Banua,” katanya.
Sementara itu, Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin mengapresiasi dukungan Pemprov Kalsel terkait pembangunan Kodam dan Koperasi Merah Putih. Ia menyebut pembangunan Kodam selaras dengan rencana strategis TNI AD pada 2027.
“TNI AD bersama pemprov akan menyiapkan bangunan serta fasilitas Kodam. Kami sangat mengapresiasi dukungan Pemprov Kalsel dan pemerintah kabupaten/kota,” ujarnya. (kjc)
