Katajari.com – Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan, Gusti Yanuar Noor Rifai, turut menghadiri Rapat Koordinasi Infrastruktur Publik dan Pembiayaan KUR bagi UMKM.
Rapat koordinasi digelar Kementerian UMKM Republik Indonesia di Jakarta, pada 26 hingga 28 November 2025.
Rakor ini dilaksanakan merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi serta UMKM.
Khususnya terkait optimalisasi alokasi minimal 30% ruang promosi UMKM pada area komersial infrastruktur publik, serta perluasan akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku usaha.
Gusti Yanuar Noor Rifai menyampaikan bahwa Kalimantan Selatan berkomitmen memperkuat kontribusi UMKM dan koperasi sebagai tulang punggung ekonomi daerah.
Pemerintah provinsi mendorong kolaborasi lintas sektor dalam penyediaan ruang promosi, percepatan sertifikasi legalitas, dan perluasan pembiayaan produktif.
“Kami mendorong percepatan implementasi kebijakan alokasi ruang UMKM di infrastruktur publik di Kalsel, sekaligus memastikan pembiayaan KUR tersalurkan lebih tepat sasaran untuk usaha yang siap naik kelas,” ujarnya.
Melalui forum ini dilakukan pembahasan teknis implementasi PP 7 Tahun 2021, antara lain, Penyediaan minimal 30% ruang promosi/area usaha UMKM pada infrastruktur publik sesuai Pasal 60–67.
Penempatan UMKM pada lokasi yang strategis dan layak secara bisnis. Pembahasan biaya sewa maksimal 30% dari tarif komersial.
Sinergi pemda, BUMN, kementerian dan pengelola infrastruktur dalam pengembangan usaha,dan Peningkatan akses KUR dan validasi data calon penerima.
Selain itu juga dibahas tantangan implementasi di lapangan, seperti area UMKM yang belum strategis, standar biaya sewa yang belum seragam.
Keterbatasan even pendukung, dan minimnya adopsi teknologi oleh pelaku usaha kecil.
Gusti Yanuar menekankan pentingnya langkah kolaboratif agar ruang promosi dan fasilitas usaha UMKM tidak hanya sebatas pemenuhan regulatif, namun mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang nyata.
“Kami akan menjalankan tindak lanjut daerah, termasuk pemetaan lokasi publik, pemenuhan legalitas usaha, serta koordinasi pembiayaan KUR agar UMKM semakin produktif, kompetitif dan berkelanjutan,” ucapnya.
Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan kementerian/lembaga, BUMN pengelola infrastruktur, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia, dengan total peserta hadir sekitar 250 orang.(mckalsel/kjc)
