Katajari.com – Kabupaten Banjar Layak Anak ditargetkan tahun 2025 memperoleh predikat Nindya.
“Harapannya tahun ini kita mampu memperoleh predikat Nindya atau lebih lagi ke predikat Utama,” ucap Merilu Ripner, Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kabupaten Banjar.
Setelah tiga tahun berturut-turut meraih Pratama, 2 tahun Madya dan tahun lalu Kabupaten Banjar kurang 16 poin untuk mencapai Nindya.
Ia menuturkan, langkah yang diambil mengantisipasi kekurangan nilai 16 poin tadi adalah memenuhi data dukung kemudian lebih sinergi lagi di beberapa kluster.
Kekurangan tersebut disampaikannya pada rapat koordinasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), Senin (5/5/2025) pagi di Aula Barakat Martapura.
Tahapan berikutnya adalah e monev KLA kemudian pada 16 Mei akan dilakukan verifikasi lapangan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI secara virtual.
“Melalui rakoor ini kita menyamakan persepsi dan menyiapkan apa saja untuk verifikasi nantinya,” kata dia.
Diharapkan semoga dengan adanya rakoor ini semua Gugus Tugas KLA bisa bersama-sama untuk mewujudkan Kabupaten Banjar Layak Anak.
“Guna meraih predikat yang lebih tinggi dan yang terpenting adalah dalam rangka pemenuhan hak-hak dan perlindungan anak yang ada di Kabupaten Banjar,” terangnya.
Rapat koordinasi itu sendiri dibuka Bupati Banjar H Saidi Mansyur diwakili Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Ikhwansyah dan dihadiri Plh Kepala Dinas P2AP3KB H Aswadi, para kepala SKPD serta Gugus Tugas KLA Kabupaten Banjar.
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Ikhwansyah mengatakan, KLA merupakan salah satu program unggulan yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak di Indonesia termasuk Kabupaten Banjar memperoleh haknya secara optimal.
Melalui rakoor ini ingin menyusun langkah-langkah konkret agar Kabupaten Banjar dapat menjadi Kabupaten Layak Anak bagi anak-anak kita.
“Saat ini kita berada di tengah tantangan besar terutama terkait isu kekerasan terhadap anak, masalah pendidikan serta akses lainnya,” ungkap Ikwansyah.
Menurut Ikhwansyah kerjasama yang baik dengan semua pihak terkait maka akan terwujud Kabupaten Banjar yang layak bagi anak-anak. (kjc)
