Katajari.com – Dunia Pendidikan Kabupaten Banjar catatkan capaian yang tidak begitu baik, pasalnya, saat ini Kabupaten Banjar menjadi Daerah yang paling tinggi angka Anak Tidak Sekolah Se-Kalimantan Selatan.
Berdasarkan Dashboard verifikasi dan validasi data anak tidak sekolah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia mencatat, Kabupaten Banjar menjadi daerah tertinggi dalam data Anak Tidak Sekolah (ATS) se-Kalimantan Selatan.
Tercatat dari data Kementerian tahun 2025, jumlah anak tidak sekolah di Kabupaten Banjar sebanyak 12.752 anak.
Jumlah ini terbagi dari berbagai katagori, yakni anak yang belum pernah sekolah sebanyak 6.694 anak.
Sementara untuk yang putus sekolah atau drop out berdasarkan jenjang Sekolah Dasar (SD) sebanyak 746 anak.
Sedangkan untuk data drop out jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 955 anak. Serta jenjang Sekolah Menengah Atas sebanyak 996 anak.
Dari data kementerian tersebut juga disebutkan, total jumlah anak yang tidak lagi melanjutkan sekolah dari jenjang SD, dan SMP.
Yakni mereka yang lulus SD tapi tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya sebanyak 1.408 anak, dan untuk lulusan SMP yang tidak lagi melanjutkan sebanyak 1.682 anak.
Sekda Kabupaten Banjar M. Hilman saat dikonfirmasi tidak menampik atas data tersebut, dan menurutnya ada beberapa faktor yang membuat angka anak tidak sekolah di Kabupaten Banjar.
“Jumlah itu terbagi di 20 kecamatan di Kabupaten Banjar, dan yang tertinggi adalah kecamatan martapura dengan jumlah anak sebanyak 3.969,” katanya. Kamis (26/6/2025).
Sekda Banjar ini juga menjelaskan, beberapa faktor yang membuat angka Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Banjar ini paling tinggi di Kalimantan Selatan, di antaranya ekonomi, motivasi dan kondisi sosial masyarakat.
“Jadi yang bisa kita kaji lebih dalam lagi adalah kondisi sosial kemasyarakatan Kabupaten Banjar. Selama ini masyarakat kita di Kabupaten Banjar ini mementingkan pendidikan anaknya dari sisi pendidikan keagamaan dan tidak memasukan anak mereka ke pendidikan formal,” ujarnya.
Sementara lanjut Hilman, pendidikan keagamaan di Kabupaten Banjar sifatnya formal dan tidak formal.
“Jadi kesadaran masyarakat saat ini yang penting anaknya bisa mengaji dan menulis. Kesadaran mereka tentang kegunaan ijazah masih sangat rendah. Itu yang menjadi catatan kita,” ungkapnya.
Adapun langkah pemerintah Kabupaten Banjar dalam menangani permasalahan ini yakni dalam waktu dekat akan melakukan rapat kordinasi dengan berbagai pihak.
“Yang pasti kita akan melakukan upaya kolaborasi banyak pihak. Pertama, kalau kita berbicara ekonomi, artinya pemerintah harus menyiapkan fasilitas agar masyarakat mampu menyekolahkan anak dengan cara bagaimana pemerintah mampu mensejahterakan masyarakat,” tuturnya.
Sedangkan untuk jangka pendek, anak-anak yang tidak sekolah ini di inventarisir, melalui beasiswa yang didanai oleh pemda, atau melalui lembaga-lembaga tanding yang mengeluarkan beasiswa tentu dengan kordinasi melalui pemerintah.
“Tinggal kita memberikan motivasi kepada anak-anak agar mau sekolah dan kepada orang tua. Karena dengan memiliki ijazah tentu dalam bersaing di dalam dunia kerja nantinya,” tutupnya. (kjc)
