Katajari.com – Kabupaten Tabalong menghadapi tantangan berat pada tahun 2026, setelah pemerintah pusat memotong dana transfer yang nominalnya mencapai satu triliun atau seribu miliar.
Menanggapi hal tersebut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabalong akan segera melakukan rasionalisasi belanja di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Rencana rasionalisasi anggaran 2026 disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, BPKAD Tabalong, Husin Ansari, Jumat (3/10/2025) di Kantor BKPAD Tabalong.
Husin menuturkan, pemotongan terbesar dari dana transfer tersebut terjadi pada dana bagi hasil, DBH yang anjlok dari Rp1,5 triliun di tahun 2025, menjadi hanya Rp368 miliar di tahun 2026 ada penurunan sebesar Rp1,148 triliun rupiah.
Selain dana bagi hasil, penurunan juga terjadi pada dana bagi hasil sumber daya alam royalti batu bara sebelumnya kabupaten tabalong mendapatkan Rp1,384 triliun di tahun 2025 dan di tahun 2026 menjadi Rp318 miliar.
Dana desa pun turut terimbas pemotongan dana transfer, di tahun 2025 Kabupaten Tabalong menerima transfer dana desa sebesar Rp100 miliar tahun 2026 turun menjadi Rp85 miliar.
Husin pun menjelaskan, meski dana lokasi umum DAU naik dari Rp501 miliar di tahun 2025 menjadi Rp788 miliar di tahun 2025 atau sekirat 57 persen namun secara keseluruhan kondisi fiskal Tabalong tetap menurun sehingga perlu adanya rasionalisasi belanja diseluruh OPD.
“Ya strategi yang kami lakukan pertama kami melakukan rasionalisasi terhadap semua belanja di seluruh OPD dalam waktu dekat akan kami membuatkan surat edarannya untuk OPD segera melakukan rasionalisasi,” katanya.
Rasionalisasi itu terhadap belanja-belanja yang tidak mendukung atau tidak memiliki output yang terukur misalkan kurangi belanja ceremonial terus juga ATK nanti akan dibatasi termasuk juga yang lain-lainnya itu akan melakukan rasionalisasi.
“Selain itu juga mungkin nanti berdampak juga akan rasionalisasi terhadap hibah, Bansos maupun bantuan keuangan,” ujar Husin Ansari.
Husin menambahkan, rasionalisasi ini perlu dilakukan agar apbd tetap sehat dan program prioritas Kabupaten Tabalong tetap berjalan.
Selain itu ia juga ingin memastikan anggaran yang ada bisa terserap maksimal dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, di mana fokusnya tetap pada tujuh program prioritas bupati dan wakil bupati tabalong.
Husin pun berharap, pemerintah pusat dapat memperhitungkan pemotongan dana transfer tersebut sebagai kurang bayar yang dapat dikembalikan di tahun berikutnya.
Selain itu ia juga mendorong kementerian dan lembaga agar lebih banyak mengalokasikan program nasional di tabalong, seperti pembangunan infrastruktur jalan hingga pertanian. (kominfotabalong/kjc)
