Banjar  

Penyampaian RKPD Kabupaten Banjar 2025 Digelar di Guest House Sultan Sulaiman

Sekda Banjar H Mokhamad Himan membuka Forum Konsultasi Publik rancangan awal RKPD Kabupaten Banjar tahun 2025, Selasa (23/1/2024). (Foto: DKISP Kabupaten Banjar/Katajari.com)
Sekda Banjar H Mokhamad Himan membuka Forum Konsultasi Publik rancangan awal RKPD Kabupaten Banjar tahun 2025, Selasa (23/1/2024). (Foto: DKISP Kabupaten Banjar/Katajari.com)

Katajari.com Forum Konsultasi Publik rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjar tahun 2025, menggelar rapat kerja Selasa (23/1/2024) di Guest House Sultan Sulaiman, Martapura.

Forum Konsultasi Publik rancangan awal RKPD Kabupaten Banjar tahun 2025, dibuka oleh Sekda Banjar H Mokhamad Hilman.

Dikatakan Himan, rancangan awal RKPD Adalah momen yang sangat strategis untuk mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan rencana pelaksanaan pembangunan.

Menjawab isu-isu strategis serta dapat menjaring aspirasi pemangku kepentingan pada tahap awal terhadap prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2025.

Forum Konsultasi Publik rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjar tahun 2025, menggelar rapat kerja Selasa (23/1/2024) di Guest House Sultan Sulaiman, Martapura. (Foto: DKISP Kabupaten Banjar/Katajari.com)
Forum Konsultasi Publik rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjar tahun 2025, menggelar rapat kerja Selasa (23/1/2024) di Guest House Sultan Sulaiman, Martapura. (Foto: DKISP Kabupaten Banjar/Katajari.com)

Hilman mengatakan, RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar tahun 2021-2026.

Memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu satu tahun.

Pelaksanaan forum konsultasi ini merupakan rangkaian dari proses penyusunan RKPD yang secara partisipatif untuk menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat sesuai profesi dan permasalahan yang dihadapi.

“guna bisa mengoptimalkan hasil pembangunan daerah,” katanya.

Hilman menjelaskan pastisipasi masyarakat dalam rencana pembangunan sangat penting, salah satu sarana memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan.

“Melalui forum ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang mampu menampung aspirasi yang akan disinergikan dengan kebijakan dan program pembangunan daerah,” jelas Hilman.

Ia berharap hasil dari konsultasi publik ini dapat menjadi media pembentukan komitmen seluruh stake holder dalam keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pengembangan, pelaksanaan dan pengawasan.

“Serta bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan RKPD,” imbuhnya. (kjc)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *