Pidato Pertama Wali Kota Lisa Halaby, Beberkan Program 100 Hari Kerja

Wali Kota Banjarbaru Hj Erna Lisa Halaby  sampaikan pidato pertama rapat paripurna di gedung DPRD Kota Banjarbaru, Senin (30/6/2025). (Foto: katajari.com)

Katajari.com Wali Kota Banjarbaru Hj Erna Lisa Halaby  mengawali hari pertama kerja dengan memimpin apel gabungan seluruh ASN dan Non ASN di lapangan Murjani, kemudian mengikuti rapat paripurna di gedung DPRD Kota Banjarbaru, Senin (30/6/2025).

Melalui apel gabungan seluruh perangkat daerah lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru, Lisa Halaby menyampaikan visi Banjarbaru EMAS (Elok, Maju, Adil, Sejahtera)

Di dalam rapat paripurna penyampaian pengantar nota keuangan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran APBD tahun 2025, dan pidato pertamanya sebagai Wali Kota Banjarbaru, ia kembali menyampaikan program 100 hari kerja, menyangkut visi Banjarbaru EMAS.

“Kita berharap program ini selaras, sinergis dan tepat sasaran. Seratus hari kerja dengan menjalankan 21 program kemasyarakatan,” ucapnya.

Di antaranya, rumah tidak layak huni, insentif penggali kubur, pemberian seragam sekolah, normalisasi sungai dan drainase.

” Kita bersama-sama turun langsung ke lapangan untuk membantu para pekerja melakukan pengurukan, pembersihan saluran yang tersumbat,” kata dia, di hadapan para anggota DPRD Kota Banjarbaru dan undangan.

Wali Kota Banjarbaru Hj Erna Lisa Halaby  usai mengikuti rapat paripurna di gedung DPRD Kota Banjarbaru, Senin (30/6/2025). (Foto: katajari.com)

Kemudian, katanya, koordinasi dan konsultasi dengan Pemprov Kalsel terhadap usulan bahwa bantuan seperti perbaikan jalan drainase yang ada kepunyaan wilayah provinsi di Kota Banjarbaru supaya dibantu.

Lainnya seperti membatasi belanja yang bersifat seremonial, pemutakhiran data tidak mampu supaya tepat sasaran, pengadaan pasar murah bersubsidi, peremajaan  alat penerangan jalan.

“Kota maju adalah kota yang terang.  Kabel semrawut di tengah kota akan dirapikan. Penguatan peran aparatur pemerintah,  pembinaan ASN, membina pelaku UMKM, dan penanganan karhutla.

“Ini semua akan terwujud dengan kerja sama dewan, forkopimda, perangkat daerah, dan kepercayaan seluruh komponen masyarakat,” ungkapnya. (kjc)