Katajari.com – Sebuah potret kemiskinan menyelimuti wilayah Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar.
Martinah (62) warga Desa Tampang Awang, Kecamatan Tatah Makmur sudah puluhan tahun tinggal di rumah yang sangat tidak layak huni.
Bangunan berkerangka kayu, serta dinding yang terdapat banyak bolong-bolong, sudah jauh dari kata layak.
Serta, atap bocor membuat Martinah beserta anak cucunya harus pasrah dengan keadaan.
Mirisnya, kondisi itu kabarnya dibiarkan tanpa sedikitpun tersentuh bantuan dari Pemerintah Kabupaten Banjar.
Ironisnya, program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang digembar-gemborkan justru mengalir ke rumah-rumah yang masih jauh lebih layak dibanding tempat tinggal Martinah.
“Rumah bagus dapat bantuan, rumah yang nyaris roboh malah dibiarkan. Kalau bukan lucu, entah apa lagi namanya,” sindir Rahmani, menantu Martinah, Senin (25/8/2025).
Rahmani mengaku selama ini keberadaan perwakilan pemerintah yang datang ke rumah mereka hanya sekadar foto-foto kondisi rumah.
Namun tidak ada tindak lanjut, padahal besar harapan mereka, akan ada tindakan untuk perbaikan rumah tersebut.
“Lebih bagus kandang ayam dibanding rumah mertua saya. Padahal pemerintah desa tahu kondisinya, tetapi tetap pura-pura buta. Entah, mungkin menunggu rumah benar-benar ambruk dulu baru disebut tidak layak,” cetusnya.
Sementara, salah satu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjar Wahyu Akbar yang datang langsung ke rumah Martinah, mengakui sangat prihatin atas kondisi keluarga kecil ini.
“Keluarga kecil ini tak hanya terhimpit kemiskinan dan rumah hampir roboh. Mereka juga merawat Ahmad Hilmi, anak berusia enam tahun dengan kondisi cacat lahir tanpa daun telinga dan bibir sumbing. Sejak lahir, Hilmi tak pernah mendapatkan penanganan medis” ujar Wahyu.
Wahyu Akbar mempertanyakan kinerja Pemerintah Kabupaten Banjar perihal kesan pembiaran terhadap kondisi keluarga Martinah yang sangat memprihatinkan.
“Pemkab Banjar mestinya malu, masa ada warga hidup di rumah seperti ini tapi kabarnya tidak pernah tersentuh bantuan,” tegasnya.
Kritik pedas itu bukan tanpa alasan. Sebab rumah sebagai kebutuhan dasar, justru seolah dianggap barang mewah yang hanya bisa diperoleh warga tertentu.
“Katanya ada pemerataan bantuan, tetapi kenyataannya masih banyak rumah bagus ikut dapat. Kalau rumah seperti ini masih dibiarkan, program Rutilahu tak ubahnya sekadar jargon di atas kertas,” protes Wahyu.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup (DPRKLH) Kabupaten Banjar Ahmad Bayhaqie mengatakan, pihaknya sudah melakukan verifikasi terhadap rumah Martinah.
Rencananya perbaikan rumah tersebut akan dilakukan melalui anggaran perubahan.
“Semoga bisa tahun ini, untuk anggarannya sebesar 25 juta rupiah,” ujarnya.
Ia juga menuturkan, setelah masuk usulan, pihak nya langsung bergerak dan hasilnya rumah tersebut memang layak diperbaiki. (kjc)
