Katajari.com – Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP) Negeri Banjarbaru terus berusaha mempertahankan reputasi dan meningkatkan kualitas layanan.
Bentuk Upaya itu salah satunya menggelar Forum Konsultasi Publik atau Public Hearing terkait pelaksanaan pelayanan, kegiatan dan program yang ada, Kamis (16/10/2025).
Kegiatan Public Hearing ini sendiri mendukung Program dari Kementerian Pertanian (Kementan) di mana Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman mengatakan, pertanian adalah sektor penting yang harus mendapatkan perhatian bersama.
Untuk itu, Mentan Andi Amran Nasution mengajak semua pihak untuk sama-sama menjaga serta memajukan pertanian.
Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman mengarahkan pentingnya orientasi pelayanan publik di bidang pertanian untuk mendorong kesejahteraan petani.
Menurutnya, pelayanan yang baik bisa membantu mensejahterakan petani dengan meningkatkan hasil produksi mereka.
Kementerian Pertanian melakukan penilaian berdasarkan 14 indikator seperti, moto layanan, standar layanan, pengakuan kemanfaatan dari masyarakat, serta dukungan terhadap pembangunan sektor petanian.
“Saya telah menginstruksikan kepada seluruh pegawai Kementerian Pertanian termasuk saya adalah sebagai pelayan rakyat. Sebab pelayanan publik adalah kunci keberhasilan sektor pertanian,” tegas Menteri Pertanian.
Ditambahkan, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, mengatakan bahwa melalui public hearing, diharapkan dapat menjadi salah satu sarana untuk bertemunya pengguna jasa dan penyedia jasa layanan, sehingga akan semakin meningkatkan kualitas pelayanan.
Public hearing ini bertujuan untuk mengetahui apa dan bagaimana sebenarnya tingkat pemahaman, respon, dan ekspektasi publik terhadap suatu kebijakan yang berlaku selama ini.
“Serta yang direncanakan di masa mendatang. Hal ini tentunya untuk memperkuat reputasi unit kerja dan meningkatkan kinerja organisasi,” jelas Santi.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian,
Bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan masing-masing unit kerja.
Forum Konsultasi Publik di SMK-PP Negeri Banjarbaru ini menghadirkan 59 stakeholder di antaranya Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Instansi Pemerintah Provinsi dan Daerah lingkup Kalimantan Selatan.
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian / Lembaga di Kalimantan Selatan, Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dan Mitra Lainnya, Lembaga/Kelompok Masyarakat, Komite Sekolah, Pengawas Sekolah dan Institusi Pendidikan.
Kepala SMK-PP Negeri Banjarbaru, Yudi Astoni menyampaikan, kegiatan ini dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik serta memperkuat sinergi antara satuan pendidikan vokasi pertanian dengan stakeholder, Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) serta Masyarakat.
Komitmen, mutu dan kualitas SMK PP Negeri Banjarbaru dalam memberikan pelayanan tusi di bidang Pendidikan pertanian.
“Melalui forum ini diharapkan mitra dapat memberikan saran dan masukkan standar dan pelayanan kepada SMK PP Negeri Banjarbaru dalam pelayanan sebagai Lembaga Pendidikan khususnya pengembangan SDM di bidang pertanian,” ujar Yudi.
Kegiatan Forum Konsultasi Publik ini, diawali dengan Paparan Layanan SMKPPN Banjarbaru oleh Airin Nurmarita selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum.
Di antaranya Penerimaan Peserta didik, Penyelenggaraan, pendidikan vokasi SMK, Pelayanan Administrasi Pendidikan, dan Layanan Pendukung lainnya (peminjaman sarana dan prasarana, sewa gedung dan bangunan, layanan perpustakaan, agroeduwisata, dan PPID.
Selain layanan, Airin juga memaparkan prestasi instansi, profil SDM, program kegiatan di 2025, maklumat pelayanan, sebaran lulusan, Indek Kepuasan Masyarakat, Gratifikasi, dan keragaan siswa 3 tahun terakhir.
Kegiatan dilanjutkan paparan dari pemateri, diawali, dari Badan PPSDMP Kementan oleh Siti Munifah terkait Visi Dan Misi Kementerian Pertanian Dan Kelembagaan Dan SDM Aparatur.
Kedua dilanjutkan oleh Suhirmanto terkait Meningkatkan Branding Institusi Pendidikan Menengah Pertanian “Penguatan Identitas, Inovasi, dan Dampak Era Digital.
Ketiga, Yeni Aryani dari Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan yang memaparkan tentang Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dan penanganan aduan atau keluhan Masyarakat.
Terakhir, kemudian Penyampaian Maklumat Pelayanan Penandatanganan Berita Acara Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Kepala SMK-PP Negeri Banjarbaru. (tim ekspos smk pp negeri banjarbaru/kjc)
