Sosialisasi Transformasi Skema Perhutanan Sosial dan Aplikasi ‘Si Ulin Keras’

Sosialisasi perhutanan sosial  diselenggarakan Balai Perhutanan Kalsel Sosial dan  Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Wilayah Kalimantan bertempat di Hotel Grand Dafam Q Banjarbaru, Kamis (20/7/2023). (Foto: Dishut Kalsel/katajari.com)

Katajari.com – Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan penyiapan kawasan perhutanan sosial.

Tindak lanjut ini, Kepala Dishut Kalsel Hj. Fathimatuzzahra didampingi pejabat esselon Bidang Penyuluh dan Pemberdayaan Masyarakat Dishut Kalsel menghadiri acara Sosialisasi Transformasi Skema Perhutanan Sosial, Optimalisasi Penggunaan Aplikasi Usulan Online Akses Kelola Perhutanan Sosial (si ulin keras ), Tata Cara Perdagangan Karbon pada Persetujuan pengelolaan perhutanan sosial dan nilai transaksi ekonomi kups Provinsi Kalsel.

Sosialisasi perhutanan sosial  diselenggarakan Balai Perhutanan Kalsel Sosial dan  Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Wilayah Kalimantan bertempat di Hotel Grand Dafam Q Banjarbaru, Kamis (20/7/2023).

Kepala Dishut Kalsel Hj. Fathimatuzzahra berkesempatan membuka secara resmi sosialisasi ini dan menyampaikan sambutan baik dengan adanya sosialisasi aplikasi Si Ulin Keras yang diinisiasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

Karena program aplikasi ini akan lebih memudahkan dan memangkas jalur birokrasi, sehingga masyarakat bisa langsung menyampaikan usulannya secara online, proses pengusulan bisa lebih mudah dan lebih cepat.

“Kami berharap melalui pengelolaan karbon oleh pemegang Pesetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial menjadi salah satu usaha yang bisa dikembangkan oleh KUPS,” kata Fathimatuzzahra.

Untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan kelompok sekaligus turut serta menyukseskan Program Folu Netsink 2030 di Indonesia.

Hj. Fathimatuzzahra dalam kesempatannya juga menyampaikan terkait Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, program Perhutanan Sosial merupakan sebuah skema kolaboratif dalam pengelolaan kawasan hutan.

Guna mengatasi ketimpangan ekonomi dengan semangat keberpihakan kepada masyarakat.

“Dengan memaksimalkan aspek lahan, kesempatan usaha dan sumber daya manusia dalam skema perhutanan sosial diharapkan pada akhirnya dapat menunjang kebutuhan masyarakat secara ekonomi,” katanya.

Namun tetap menjunjung asas kelestarian hutan. guna mencapai tujuan kita bersama dalam pembangunan bidang kehutanan yaitu (Hutan Lestari Masyarakat Sejahtera).

Turut hadir dalam acara tersebut perwakilan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) lingkup Dishut Prov Kalsel, POKJA PPS Provinsi Kalsel, BPKHTL Wilayah V Banjarbaru, BPHL Wilayah IX Banjarbaru, dan BKSDA Kalimantan Selatan. (dishutkalsel/kjc)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *