Katajari.com – Aksi unjuk rasa yang rencananya akan digelar oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komite Anti Korupsi (KAKI) Kalsel di dua titik yakni di Depan Kantor Dewan Perwakilan Rqkyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjar dan di depan Kantor Bupati Banjar, pada Selasa (16/9/2025) nampaknya batal digelar.
Dari pantauan pewarta di lapangan, hingga pukul 12:25 Wita, tidak ada kegiatan aksi unjuk rasa di dua tempat tersebut, bahkan aparat keamanan pun tidak terlihat seperti aksi-aksi unjuk rasa sebelumnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua LSM Komite Anti Korupsi (KAKI) Kalsel, Husaini mengatakan bahwa aksi tersebut ditunda di pekan depan.
“Makanya perlu persiapan yang matang dari segala hal. Minggu depan seusai rencana,” ujarnya saat dihubungi via whatsapp, Selasa (16/9/2025).
Adapun unjuk rasa tersebut rencananya akan menyuarakan beberapa tuntutan, di antaranya menyoroti tentang dana stunting yang dianggarkan Pemkab Banjar terindikasi bermasalah.
Hal ini yang menjawab atensi pihak Aparat Penegak Hukum (APH) baik kejagung dan kejati kalsel, diduga adanya pemborosan keuangan daerah.
Selain itu rencananya aksi unjuk rasa itu juga menuntut atau mendesak kepada bupati banjar agar tunjangan perumahan baik ketua dan anggota DPRD Banjar untuk dihapus.
Karena dianggap tidak relevan dengan kondisi yang terjadi, masyarakat perlu bukti perbaikan.
Pihak LSM KAKI meminta agar bupati segera memutus atau menghapus tunjangan tersebut.
