Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Hampir Purna Dibahas

Anggota Panja BPIH DPR RI fraksi PPP, Syaifullah Tamliha. (Foto: Lamhot/Detikcom)
Anggota Panja BPIH DPR RI fraksi PPP, Syaifullah Tamliha. (Foto: Lamhot/Detikcom)

Katajari.com Panitia Kerja (Panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dari Komisi VIII DP RI hampir final merampungkan pembahasan BPIH Tahun 1445 Hijriyah/2024 Masehi yang dibahas secara maraton antara  Panja dengan Pemerintah pada Rabu (22/11/2023) malam, semula diusulkan pemerintah  melalui Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Rp 105 juta menjadi Rp 93,4 juta.

Sedangkan kepastian berapa biaya pelunasan Ongkos Naik Haji (ONH) yang harus dilunasi oleh calon jamaah akan dibahas antara DPR RI dengan BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) pada Senin (27/11/2023) mendatang.

Anggota Panja BPIH Syaifullah Tamliha mengatakan, kenaikan ONH dari tahun lalu sebesar Rp 90 juta menjadi Rp 93,4 juta terjadi karena disebabkan berbagai faktor.

Terutama, ungkap dia, kenaikan asumsi kurs Dolar Amerika (USD) dari tahun lalu Rp 15.150 / USD menjadi Rp 15.600/USD.

“Selain itu juga ada penambahan jumlah makan dari 2 kali menjadi 3 kali sehari agar calon jamaah haji mendapatkan kalori yang cukup untuk beribadah, diperkirakan cuaca musim haji nanti antara 47 sampai 52 derajat celsius,” beber Syaifullah Tamliha, Kamis (23/11/2023).

Panja DPR RI, tegas dia, berharap ONH ditetapkan lebih awal 5 bulan (mulai berangkat bulan Mei) untuk memberi ruang bagi calon jamaah haji ‘mencicil’ uang pelunasan, agar tidak terburu-buru seperti tahun sebelumnya. Total tabungan setoran awal calon jamaah haji mencapai Rp 166 triliun.

“Jumlah Pelunasan yang saya maksud tergantung kepada rapat Panja DPR RI dengan BPKH pada Senin 27 November mendatang tentang berapa besaran ’subsidi’ (Nilai Manfaat) diberikan kepada calon jamaah haji,” kata Syaifullah Tamliha.

“Pemerintah telah mengusulkan 70% ditanggung jamaah dan 30% dari Nilai Manfaat,” imbuh anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan 1.

Diutarakan Syaifullah Tamliha, Fraksi PPP berharap agar yang dibayar oleh calon jamaah haji sama seperti tahun lalu sebesar 55 % (Rp 50 juta tahun lalu) atau maksimal 60% (sekitar Rp 55 juta pada tahun ini).

“Sehingga ini tidak terlalu memberatkan calon jamaah haji utk melunasi ONH,” kata Syaifullah Tamliha, Anggota DPR RI dari Fraksi PPP. (kjc)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *