Gubernur Kalimantan Selatan Bersyukur Inflasi di Banua Terkendali

Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) H Sahbirin Noor atau Paman Birin bersyukur tingkat inflasi di banua masih terkendali dan berada dalam tren yang melandai, Senin (18/9/2023). (Foto: Adpim Setdaprov Kalsel/Katajari.com)
Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) H Sahbirin Noor atau Paman Birin bersyukur tingkat inflasi di banua masih terkendali dan berada dalam tren yang melandai, Senin (18/9/2023). (Foto: Adpim Setdaprov Kalsel/Katajari.com)

Katajari.com Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) H Sahbirin Noor atau Paman Birin bersyukur tingkat inflasi di banua masih terkendali dan berada dalam tren yang melandai, Senin (18/9/2023).

Ini dinyatakan Paman Birin ketika membuka High Level Meeting (HLM) dan Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Banjarmasin, Senin (18/9/2023) siang.

HLM dan Rakor TPID ini membahas strategi menjaga stabilisasi harga dan ketahanan pangan.

Turut hadir Direktur Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional Budi Waryanto, Pemimpin Wilayah Bulog Kanwil Kalsel Taufan Akib, Kepala Biro Perekonomian Setda Prov Kalsel Hj Raudatul Jannah serta tamu undangan lainya.

Gubernur Sahbirin mengatakan, setelah mencapai puncaknya sebesar 7,35% (year-on-year) pada bulan september 2022, tingkat inflasi Kalimantan Selatan terus melandai dan menurun, hingga mencapai 4,36% (year-on-year) pada bulan agustus 2023.

Menurut Paman Birin, capaian yang sangat baik itu tentu tidak lepas dari kerja keras dan sinergitas semua yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

“Dalam setahun terakhir, kita terus konsisten melakukan berbagai upaya nyata untuk menjaga ketersediaan pasokan dan kestabilan harga pangan, serta melindungi masyarakat dari dampak kenaikan harga-harga, dalam bentuk operasi pasar maupun pasar murah,” katanya.

Gubernur Paman Birin menekankan, pentingnya sinergi dan kolaborasi di antara seluruh anggota TPID se-Kalsel guna mengantisipasi dampak El-Nino yang memicu kenaikan harga-harga pangan.

Terlebih, sebutnya, sudah ada 19 negara yang membatasi ekspor produk pangan sehingga mendorong apresiasi harga pangan di tingkat global.

Dalam arahanya Paman Birin menekankan 3 hal yaitu, pertama integrasi data stok dan neraca pangan daerah, untuk mengecek ketersediaan pangan.

Melalui data stok ini dapat mengantisipasi kekurangan pangan disuatu daerah, dalam konteks itu pula, kita perlu mendorong agar kerja sama antardaerah (kad) terus ditingkatkan hingga ke level business to business (b-to-b) dalam rangka stabilisasi harga.

Kedua, selalu melakukan pengecekan ketersediaan stok pangan di pasar. Segera ambil tindakan dan keputusan yang diperlukan bilamana menemui kelangkaan suatu komoditas di pasar.

Dalam konteks itu pula, juga perlu meningkatkan cadangan pangan daerah guna mengantisipasi musim kering berkepanjangan.

Ketiga, adalah optimalisasi penggunaan fiskal daerah untuk stabilisasi harga.

Di sisi lain, Paman Birin juga berkomitmen untuk menjaga ketersediaan stok pangan dengan terus mendorong inovasi di bidang pertanian dan peternakan agar lebih berkembang.

Inovasi tersebut ialah budi daya padi apung dan program Sistem Integrasi Kelapa Sawit Berbasis Kemitraan Usaha Ternak Inti Plasma (Siska Ku Intip)

Potensi pengembangan padi apung di wilayah Kalimantan Selatan sangat tinggi. Mengingat luas area rawa di Kalimantan Selatan yang begitu besar, yakni mencapai 290 ribu hektare.

“Ini bisa menjadi solusi dalam mengatasi dampak el nino yang saat ini terjadi di seluruh belahan dunia,” katanya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan Wahyu Pratomo mengatakan, ada beberapa hal yang harus dilanjutkan yaitu sinergi dan kolaborasi kebijakan pengendalian inflasi.

Selain itu dirinya terus mendorong inovasi dalam rangka meningkatkan produktivas pertanian serta optimalisasi peran dan fungsi masing masing instansi dalam menjaga inflasi di banua.

Pada kesempatan tersebut Paman Birin juga menyerahkan Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah untuk sejumlah Kabupaten Kota termasuk keluarga penerima manfaat yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). (adpim/kjc)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *